INDONESIA
ENGLISH

Mantan Anggota DPR Putu Sudiartana Divonis 6 Tahun Penjara

Reporter : Redaksi | Kategori:Polhukam | Dibaca:173 kali

Foto | Istimewa | dCentronews.com

Dcentronews - Jakarta

Politisi Partai Demokrat I Putu Sudiartana divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017). Putu juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan.

Putu dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Putu tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatannya juga telah menciderai penyelengara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Putu sendiri telah menggunakan sebagian uang itu, yaitu sebesar Rp 375 juta, dan ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura sebanyak SGD 40 ribu. Uang itu ditemukan KPK ketika menangkap Putu.

Sebelumnya, staf pribadi Putu di DPR Novianti dan Suhemi, telah divonis lebih dulu dengan hukuman 4 tahun penjara terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumatera Barat pada APBN-P 2016.

"Mengadili terdakwa satu Suhemi dengan pidana 4 tahun penjara dan terdakwa dua Novianti dengan pidana 4 tahun penjara. Serta keduanya harus membayar denda Rp 200 juta atau diganti 2 bulan kurungan penjara," kata hakim ketua Suhariono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Hakim menilai Putu terbukti menerima uang dari pengusaha Yogan Askan. Uang itu terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat, pada APBN-P 2016.

"Penerimaan itu atas sepengetahuan dan kehendak terdakwa, untuk menggerakkan terdakwa selaku anggota DPR RI untuk membantu penambahan anggaran DAK Provinsi Sumbar," kata hakim Joko Subagyo.

Selain suap, Putu juga dinilai terbukti menerima gratifikasi yang jumlahnya sebesar Rp 2,1 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

Karena dalam persidangan Putu tidak bisa membuktikan penerimaan itu dari sumber yang wajar, maka penerimaan tersebut haruslah dianggap sebagai suap.